PDIP Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat dan Kaku

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak, mengkritik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, perihal pemeringkatan kesejahteraan (Desil) penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Adapun, dalam beri tambahan KJMU, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan sumber information terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kategori layak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terhitung sudah dipadankan dengan information registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Selain itu, terhitung terkandung pemeringkatan daftar sbobet kesejahteraan atau desil untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak sanggup yang mencukupi beberapa syarat beroleh dukungan KJMU. Desil ini dibagi atas kategori terlampau miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).

Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 masuk kategori keluarga mampu. Sehingga, tidak mencukupi beberapa syarat sebagai penerima dukungan KJMU.

Johnny menilai, Heru terlampau ketat perihal penetapan desil ini. Sebab, dia sangat percaya information desil pun tak seluruhnya akurat.

“Pemprov harusnya tidak memutuskan begitu ketatnya masalah kemiskinan orang tua murid ini dengan memicu desil,” kata Johnny selagi dikonfirmasi, dikutip Kamis (7/3/2024).

Akibatnya, lanjut Johnny peserta didik/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, jadi dianggap mampu. Hal ini, kerap menahan mahasiswa mendapat dukungan KJMU.

“Saya pikir mulailah kita (Pemprov) wajib punya sense of crisis. Kita ini kan baru selesai Covid, secara medis oke lah kita sudah sehat tetapi dampak ekonomi dari Covid itu kan masih menerpa masyarakat,” ucapnya.

Sekretaris Komisi E Bidang Kestra DPRD DKI Jakarta ini, mendorong Heru Budi untuk turun segera ke tengah-tengah masyarakat. Supaya, kata dia tidak terlampau kaku dalam menentukan kebijakan.

“Dia (Heru Budi) wajib turun gunung, tidak sanggup hanya mendengarkan dari laporan-laporan dari bawahan tok,” kata Johnny.

Heru Budi: Punya Kendaraan dan Mampu, Masa Kita Beri Bantuan?

Ramai di fasilitas sosial cuitan soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut diberhentikan secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Merespons perihal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah dilaksanakan sinkronisasi data. Pemberian KJMU mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah sesuai pada November-Desember 2023.

“Itulah yang menjadi wejangan kita seluruh (Pemprov DKI Jakarta) untuk mengambil alih sebuah kebijakan,” kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 6 Maret 2023.

Heru menjelaskan, berdasarkan information itu peserta didik/mahasiswa yang terima KJMU merujuk kepada mereka yang mencukupi beberapa syarat dan terdaftar di DTKS. Saat ini, kata dia KJMU yang sudah terjadi tak ada yang disetop.

“Sudah terjadi tidak ada yang disetop,” ujar Heru.

Hanya saja, lanjut Heru perihal dengan beberapa syarat penerima KJMU, DTKS terhitung terhubung dengan information kepemilikan kendaraan. Oleh dikarenakan itu, bagi peserta didik/mahasiswa yang terdata punya kendaraan masuk dalam kategori mampu, agar tak layak diberikan KJMU.

“Jadi gini, di DKI Jakarta itu sanggup di-link-kan dengan information di Bappenda, information kendaraan, information rumah, information aset, link. KJMU itu bagi masyarakat yang sesungguhnya tidak sanggup untuk dia kuliah, kita memberikan (KJMU),” terang Heru.

“Tapi kalau information yang kita link-kan dengan information pajak, information kendaraan, dia punya kendaraan dan dia adalah orang yg sanggup masa kita memberikan bantuan?,” lanjut Heru.

Dana KJMU
Terlebih, ujarnya dana KJMU terbatas. Maka, Pemprov DKI Jakarta hanya sanggup beri tambahan dukungan kepada warga yang tidak sanggup dan sesungguhnya layak secara data.

“Oh anda punya kendaraan, punya mobil, orang tuanya mampu, masa kita memberikan (bantuan)?,” ucap Heru.

Sebelumnya, KJMU dicabut ramai di fasilitas sosial. Di fasilitas sosial X atau di awalnya Twitter misalnya, account @unjsecret, pada Selasa 5 Maret 2024 memperlihatian cuitan lebih dari satu netizen yang mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba.

Mereka menduga pemutusan sepihak ini merupakan tanggung jawab Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan menuntut transparansi Heru perihal masalah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *