Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Penganiaya Relawan Ganjar Disidang di Peradilan Umum

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Penganiaya Relawan Ganjar Disidang di Peradilan Umum

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai penganiayaan sejumlah oknum prajurit TNI pada relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi kesewenangan hukum yang brutal.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, yang mewakili koalisi, menyebutkan alasan pelaku mulai terganggu bersama suara knalpot bising berasal dari motor para relawan Ganjar-Mahfud, tidak mampu di terima dan mengada-ada.

Penindakan pada pelanggaran selanjutnya lintas merupakan tugas polisi atau dinas perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa yang tengah berkampanye politik, maka harusnya diakui sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu,” kata Gufron Mabruri di dalam keterangannya, Selasa (3/1/2024).

Menurut Gufron, jikalau mulai terganggu bersama aktivitas para relawan Ganjar-Mahfud yang tengah Parlay berkampanye, harusnya para prajurit TNI itu melaporkan dugaan pelanggaran selanjutnya lintas ketertiban kampanye pemilu ke Bawaslu.

Bukannya main hakim sendiri, seolah tidak tersedia aturan hukum di Tanah Air. Apalagi aksi brutal itu dijalankan aparat negara yang harusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Gufron menyesalkan rendahnya kepekaan para prajurit TNI pelaku penganiayaan. Dia menilai tindakan para oknum prajurit itu mampu menyebabkan penduduk jadi menyangsikan netralitas TNI di dalam pemilu 2024.

“Penganiayaan oleh anggota TNI pada relawan capres-cawapres pasti mampu menyulut prasangka ketidaknetralan TNI di dalam pemilu,” ungkap Gufron.

Untuk menepis tuduhan itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak penindakan tegas pada para pelaku di peradilan umum, bukan peradilan militer.

“Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak mampu dibenarkan bersama alasan apa pun dan mesti dijalankan penindakan tegas pada para pelaku di lingkungan peradilan umum,” ujar Gufron.

“Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal melindungi netralitas TNI di dalam pemilu 2024. Rusaknya netralitas mesti diperbaiki bersama proses hukum yang adil dan benar,” tegasnya.

TNI Seharusnya Jadi Pengayom, Bukan Melakukan Aksi Brutal pada Masyarakat

Kecaman aksi brutal para oknum TNI berasal dari Yonif 408/Suhbrasta Boyolali, terhitung mampir berasal dari Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menilai kasus ini tak mesti berlangsung jikalau anggota TNI jelas perannya mengayomi rakyat.

TNI, kata Abdul Kharis, sebagaimana aparat hukum yang lain, mesti menjadi teladan, bukan malah mempertontonkan aksi brutal main hakim sendiri yang mampu dicontoh masyarakat.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya pemukulan pada penduduk yang berlangsung di Boyolali. Kebetulan Boyolali ini daerah pemilihan aku juga. Mestinya TNI itu melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalaupun tersedia persoalan jangan main pukul atau main hakim sendiri,” kata Abdul Kharis, Rabu (3/1/2024).

Ia mengingatkan, di awal era jabatannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pernah meyakinkan prinsip TNI untuk netral di seluruh proses pemilu 2024 demi menciptakan pesta demokrasi yang damai.

“Harusnya seruan Panglima ini mampu diikuti sampai ke jajaran terbawah,” ujar Abdul Kharis.

Menindaklanjuti kasus ini, Abdul Kharis mengaku belum tersedia rencana memanggil Panglima TNI, mengingat dewan tengah berada di dalam era reses sampai 15 Januari mendatang.

“Tapi kita menyaksikan jikalau udah masuk era sidang,” kata Abdul Kharis.

Jenderal Andika Tegaskan Relawan Ganjar Dianiaya Oknum TNI Bukan dikarenakan Kesalahpahaman

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, meyakinkan bahwa para relawan Ganjar-Mahfud yang dianiaya oknum prajurit TNI bukan dikarenakan kesalahpahaman.

Hal berikut disampaikan Jenderal TNI (Purn) Andika merespons pernyataan berasal dari Komandan Kodim (Dandim) Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, yang menyebut momen penganiayaan berlangsung secara spontanitas dikarenakan adanya kesalahpahaman ke dua belah pihak.

“Saya menghendaki menyoroti keliru satunya bagi aku adalah potensi kelemahan, yaitu statement berasal dari Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan keliru satunya adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Kronologi ini kan sangat tidak akurat. Artinya, aku mampu membayangkan dikarenakan aku pernah menangani banyak perihal layaknya ini,” kata Andika Perkasa di dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (1/1/2024).

Mantan Panglima TNI itu meyakinkan bahwa capres nomer urut tiga Ganjar Pranowo yang langsung menjenguk dan mendengarkan kronologi berasal dari para relawan Ganjar-Mahfud. Selain itu, kata Andika, berdasarkan video CCTV pun, insiden berikut murni tindakan kekerasan.

“Inilah yang lantas direspons oleh Mas Ganjar di video tadi, yang terhitung seingat aku direspons oleh Ketua DPC PDIP Boyolali. Di situ jelas jikalau berasal dari videonya tidak tersedia proses kesalahpahaman. Yang tersedia adalah langsung penyerangan, atau tindak pidana penganiayaan,” kata Andika.

“Kemudian berasal dari info saksi pun yang lantas diucapkan kembali oleh Mas Ganjar, dan diucapkan kembali oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, terhitung nyatakan perihal yang sama,” ungkap Andika.

Kendati demikian, Andika mengapresiasi cara Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang langsung merespons bersama cepat momen penganiayaan tersebut.

“Yang pertama, apresiasi kita yang setinggi-tingginya untuk Panglima TNI, KSAD, yang udah merespons begitu cepat bersama melaksanakan pengecekan pada terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer,” ujar Andika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *